Advokatponorogo.com—Perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga membawa konsekuensi hukum terhadap anak. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul di tengah masyarakat adalah: “Kalau anak masih balita, otomatis ikut ibu, kan?”
Jawabannya: iya, tetapi bukan sekadar itu. Hak ibu atas anak balita setelah cerai memiliki dasar hukum yang jelas dan tujuan yang jauh lebih dalam daripada kebiasaan sosial semata.
Sebagai advokat ponorogo, kami kerap menemui orang tua—baik ibu maupun ayah—yang masih salah kaprah memahami konsep hak asuh anak. Padahal, memahami posisi hukum sejak awal akan membantu orang tua mengambil langkah yang lebih tenang dan tepat.
Dasar Hukum Hak Asuh Anak Balita
Dalam hukum Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak pasca perceraian dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan berikut:
- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI): anak yang belum mumayyiz (umumnya di bawah 12 tahun) hak pemeliharaannya berada pada ibu, sementara ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, meskipun telah bercerai.
Dengan demikian, hak ibu atas anak balita bukan sekadar kebiasaan, melainkan ketentuan hukum yang bertumpu pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Mengapa Anak Balita Diprioritaskan Diasuh Ibu?
Pengadilan tidak semata-mata melihat status ibu atau ayah, tetapi mempertimbangkan kebutuhan anak. Anak balita berada pada fase penting perkembangan fisik dan emosional, yang secara umum lebih dekat dengan peran ibu, terutama dalam hal:
- kebutuhan emosional dan rasa aman,
- perawatan harian,
- pemberian ASI (jika masih menyusui),
- stabilitas psikologis di masa tumbuh kembang awal.
Karena itu, dalam banyak perkara, pengadilan cenderung menetapkan hak asuh anak balita kepada ibu selama ibu dianggap cakap dan layak secara hukum.
Hak Asuh Ibu Bukan Berarti Ayah Kehilangan Hak
Kesalahpahaman yang sering terjadi adalah anggapan bahwa jika anak diasuh ibu, maka ayah “kehilangan” anaknya. Ini keliru. Dalam praktik hukum:
- Ayah tetap memiliki hak bertemu (hak kunjung) dengan anak.
- Ayah tetap wajib menafkahi anak, baik diminta maupun tidak.
- Hubungan anak dengan ayah tidak boleh diputus oleh siapa pun.
Sebagai panji pengacara ponorogo, kami sering menekankan bahwa hak asuh bukan soal menang atau kalah, melainkan soal kerja sama orang tua demi tumbuh kembang anak.
Apakah Hak Asuh Ibu Bisa Dicabut?
Ya, dalam kondisi tertentu. Meskipun hukum memprioritaskan ibu, pengadilan dapat mempertimbangkan hal lain apabila terbukti bahwa ibu:
- melakukan kekerasan atau penelantaran anak,
- memiliki perilaku yang membahayakan perkembangan anak,
- tidak mampu secara nyata menjalankan pengasuhan.
Dalam kondisi demikian, ayah dapat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan bukti-bukti yang kuat. Artinya, hak asuh ibu bukan hak mutlak tanpa batas, melainkan tetap berada dalam koridor kepentingan terbaik bagi anak.
Pentingnya Penetapan Hak Asuh Secara Hukum
Banyak orang tua memilih “sepakat secara lisan” soal anak setelah cerai. Padahal, tanpa penetapan pengadilan, hal ini berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari, seperti:
- anak ditarik sepihak,
- ayah atau ibu dihalangi bertemu anak,
- kesulitan mengurus administrasi anak (sekolah, kesehatan, dokumen).
Dengan adanya putusan hak asuh, posisi ibu sebagai pengasuh anak balita menjadi jelas dan terlindungi secara hukum.
Pendampingan Hukum yang Tepat
Mengurus hak asuh anak bukan hanya soal mengajukan gugatan, tetapi juga memahami strategi hukum, bukti, serta pendekatan yang tidak memperkeruh hubungan orang tua. Pendampingan dari advokat ponorogo yang berpengalaman dapat membantu proses berjalan lebih terarah dan proporsional.
Jika Anda sedang menghadapi persoalan serupa, Anda dapat mencari informasi dan pendampingan hukum yang tepat melalui panji pengacara ponorogo atau sumber informasi layanan seperti advokatponorogo.com, agar setiap langkah yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan anak.
Penutup
Hak ibu atas anak balita setelah cerai bukan sekadar “ikut ibu”, melainkan bentuk perlindungan hukum atas kebutuhan dasar anak. Dengan pemahaman yang benar, orang tua dapat menjalani proses perceraian tanpa mengorbankan masa depan anak.
Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan siapa yang memegang hak asuh, tetapi siapa yang mampu menghadirkan rasa aman, kasih sayang, dan tanggung jawab bagi anak.
