advokatponorogo.com—Setelah perceraian, hubungan sebagai suami-istri memang berakhir, namun hubungan orang tua dan anak tetap tidak pernah putus. Karena itu, setiap orang tua memiliki hak penuh untuk tetap menjalin kedekatan, berkomunikasi, dan menjenguk anaknya. Hak jenguk anak pasca cerai ini dijamin oleh hukum Indonesia dan tidak boleh dihalangi tanpa alasan yang sah.
Dalam praktiknya, banyak orang tua yang merasa kesulitan ketika mantan pasangan mulai membatasi atau bahkan melarang bertemu anak. Kondisi ini bukan hanya menyakitkan secara emosional, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan psikologis anak.
Perlu dipahami bahwa hak asuh (hadhanah) dan hak jenguk merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun hak asuh berada pada salah satu pihak, pihak yang tidak mengasuh tetap berhak menjaga hubungan dengan anak.
Apabila mantan pasangan menghalangi hak jenguk, langkah awal yang dianjurkan adalah menyampaikan keberatan melalui komunikasi yang baik. Anda bisa mencoba menyepakati jadwal yang tidak mengganggu rutinitas anak. Namun, bila pendekatan ini tidak membuahkan hasil, Anda dapat meminta pendampingan dari advokat ponorogo atau panji pengacara ponorogo untuk menempuh jalur hukum yang tepat.
Jalur penyelesaian yang dapat ditempuh meliputi mediasi di Pengadilan Agama, hingga pengajuan permohonan penetapan atau eksekusi hak akses anak. Pengadilan dapat memerintahkan pihak yang menghalangi untuk memberikan akses sesuai jadwal yang ditetapkan. Bahkan, tindakan menghalangi hak bertemu anak dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat memengaruhi penilaian hakim dalam sengketa pengasuhan di kemudian hari.
Intinya, negara memberikan perlindungan agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jika Anda menghadapi hambatan menjalankan hak jenguk, ada solusi hukum yang dapat membantu memastikan hubungan Anda dengan anak tetap terjaga.
