Tukon Tresno Setelah Cerai? Ini Penjelasan Hukumnya

Advokatponorogo.com—Di tengah masyarakat Jawa, istilah tukon tresno bukan sesuatu yang asing. Ketika terjadi perceraian, sering terdengar kalimat, “Nek pegatan kudu ono tukon tresno.” Seolah-olah ada “bayaran cinta” yang wajib diberikan setelah rumah tangga berakhir.

Namun, apakah benar ada kewajiban hukum bernama tukon tresno?

Atau jangan-jangan ini hanya istilah sosial yang sering disalahpahami?

Artikel ini akan membantu Anda memahami secara jernih: apa itu tukon tresno, bagaimana kedudukannya dalam hukum formal, kapan wajib diberikan, dan bagaimana penentuan besarannya.

Apa Itu Tukon Tresno?

Secara bahasa, tukon tresno dapat diartikan sebagai “bayaran cinta”. Dalam pemahaman masyarakat, istilah ini merujuk pada pemberian dari suami kepada istri setelah perceraian sebagai bentuk penghargaan atas kebersamaan dan pengorbanan selama perkawinan.

Istilah ini hidup dalam praktik sosial, terutama dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama. Namun perlu dipahami dengan tenang: tukon tresno bukan istilah resmi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Ia adalah istilah kultural. Sementara hukum memiliki istilah sendiri yang lebih tepat.

Tukon Tresno dalam Bahasa Hukum Formal

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya bagi pasangan Muslim yang perceraiannya diperiksa di Pengadilan Agama, istilah yang dikenal bukan tukon tresno, melainkan mut’ah.

Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 149, yang menyebutkan bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan:

• Mut’ah yang layak kepada bekas istri
• Nafkah selama masa iddah
• Pelunasan mahar yang belum dibayar
• Biaya hadhanah (jika ada anak)

Jadi, jika diterjemahkan secara hukum, tukon tresno lebih tepat dipahami sebagai mut’ah.

Apa Itu Mut’ah?

Mut’ah adalah pemberian dari suami kepada istri yang diceraikan sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab moral akibat putusnya perkawinan.

Ini bukan “membeli cinta”. Bukan pula denda. Tetapi bentuk kepatutan yang diakui dalam hukum Islam yang diadopsi dalam sistem hukum Indonesia.

Banyak orang mencampuradukkan antara:

• Mahar (diberikan saat akad nikah)
• Nafkah iddah (selama masa tunggu)
• Harta bersama (gono-gini)
• Mut’ah (yang sering disebut tukon tresno)

Padahal masing-masing memiliki dasar dan fungsi yang berbeda.

Kapan Tukon Tresno (Mut’ah) Wajib Diberikan?

Secara umum, mut’ah wajib diberikan apabila:

1. Perceraian terjadi karena talak yang diajukan oleh suami (cerai talak).
2. Perkawinan telah terjadi hubungan suami istri (ba’da dukhul).

Artinya, jika suami yang mengajukan cerai, maka kewajiban mut’ah pada prinsipnya melekat.

Lalu bagaimana jika istri yang menggugat cerai?

Dalam perkara cerai gugat, mut’ah tidak otomatis wajib. Namun hakim tetap memiliki kewenangan mempertimbangkan pemberian tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan.

Hakim akan melihat berbagai faktor, antara lain:

• Lamanya perkawinan
• Kondisi ekonomi suami
• Peran dan kontribusi istri dalam rumah tangga
• Fakta-fakta yang terungkap di persidangan

Karena itu, tidak semua perceraian otomatis menimbulkan kewajiban tukon tresno. Semua bergantung pada konteks hukum dan fakta perkara.

Berapa Besaran Tukon Tresno?

Jawabannya: tidak ada angka pasti dalam undang-undang.

Besaran mut’ah ditentukan berdasarkan prinsip kepatutan dan kemampuan suami. Hakim akan mempertimbangkan:

• Penghasilan suami
• Standar hidup selama perkawinan
• Lama pernikahan
• Kondisi istri setelah perceraian

Dalam praktik, mut’ah bisa berupa:

• Sejumlah uang
• Perhiasan
• Barang tertentu
• Atau bentuk lain yang dianggap layak

Nominalnya sangat variatif. Setiap perkara memiliki karakter berbeda, sehingga tidak dapat disamaratakan.

Pentingnya Memahami Tukon Tresno Secara Proporsional

Perceraian bukan sekadar berpisah secara emosional. Ia memiliki konsekuensi hukum yang nyata.

Kesalahpahaman tentang tukon tresno sering memicu konflik tambahan. Ada pihak yang merasa wajib membayar dalam jumlah besar tanpa memahami batas hukumnya, ada pula yang menuntut nominal tinggi tanpa dasar hukum yang tepat.

Padahal, hukum sudah memberikan kerangka yang jelas.

Memahami perbedaan antara istilah sosial dan istilah hukum akan membantu proses perceraian berjalan lebih tenang dan terukur.

Bagi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga, berkonsultasi dengan advokat ponorogo atau panji pengacara ponorogo dapat membantu memetakan hak dan kewajiban secara objektif, tanpa terjebak pada mitos atau asumsi yang keliru.

Penutup

Tukon tresno bukan istilah resmi dalam undang-undang, tetapi dalam praktik hukum ia dapat dipahami sebagai mut’ah — pemberian yang wajib atau patut diberikan dalam kondisi tertentu setelah perceraian.

Besarnya tidak ditentukan secara baku, melainkan dinilai berdasarkan kepatutan dan kemampuan.

Sebelum menuntut atau menolak kewajiban, pahamilah duduk perkaranya secara hukum agar tidak terjadi kesalahpahaman yang memperpanjang konflik.

Untuk konsultasi lebih lanjut mengenai perceraian, mut’ah, atau hak-hak pasca cerai, Anda dapat memperoleh informasi dan layanan melalui advokat ponorogo serta advokatponorogo.com atau pengacaraponorogo.id.